2/12/2024 0 Comments peningkatan kompetensi guruPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan tersebut ditunaikan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya, bahwa situasi international selagi ini penuh dengan ketidakpastian. “Dampak perubahan iklim makin lama nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga saya mendambakan mengingatkan kepada kita seluruh untuk konsisten waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan sebagian hal berkaitan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang telah diberikan perlu digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, tetap utamakan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi penggunaan anggaran perlu ditunaikan sesegera mungkin, terasa Januari 2024 mendatang. Terakhir, tetap antisipasi ketidakpastian, pemerintah perlu lincah di dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita perlu fokus terhadap hasil dan berikan faedah secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo disaat berikan panduan berkaitan pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang mampu bertahan menghadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus terhadap lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk menaikkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang pertolongan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan juga kemiskinan esktrem, membangun SDM di dalam jangka panjang, dan menaikkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan di dalam rangka peningkatan kapasitas mengolah dan daya saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk menaikkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk th. 2024, obyek pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini dapat dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat dapat diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang dapat memakan lumayan besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menopang reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu. Di segi lain, TKD yang dialokasikan terhadap th. ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berjalan kenaikan 5,3 % dibandingkan th. 2023. Peningkatan ini ditujukan untuk menopang penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, lebih-lebih untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini jadi usaha untuk menaikkan service publik di daerah, menopang operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah th. terakhir pemerintahan di periode ini, saya ingin anggaran yang diberikan mampu dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang telah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang dapat datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 ditunaikan tidak serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 ditunaikan melalui proses digitalisasi. Mulai berasal dari perencanaan anggaran sampai penandatanganan ditunaikan secara elektronik. Proses usaha pengesahan dokumen anggaran sebelum akan digitalisasi ikuti 12 tahap yang terlalu rumit. Saat ini hanya 4 tahap dan memanfaatkan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik dapat tersertifikasi dan jadi salah satu usaha berasal dari segi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan terhadap mereka yang punya otoritas anggaran. Upaya menjamin aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak mampu disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber daya juga dapat menjamin keamanan information dan informasi. Hal tersebut seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, dikehendaki mampu menaikkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan penggunaan kertas, mewujudkan green budgeting, serta menaikkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang dapat diprioritaskan untuk program-program perluasan perlu studi dan pertolongan pendidikan, di dalam rangka menopang transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terhadap peluang lalu di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 memberikan rasa terima kasih atas dukungan-dukungan Presiden selama ini di dalam bidang pendidikan, lebih-lebih berkaitan kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah obyek dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di th. 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, usaha peningkatan kompetensi guru ditunaikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional lpo88Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. Pada th. 2024 pemerintah juga mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan tersebut telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 % terhadap th. 2024. Kemudian, di dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas, pemenuhan fasilitas prasarana pendidikan diwujudkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan fasilitas prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |